17 04 2010

PERBANKAN SYARI`AH DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN

ZEFRI ANSARI

PENDAHULUAN

Pada esensialnya perbankan syari`ah atau disebut juga ekonomi islam adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT untuk memperoleh ridhonya. Petunjuk Allah tentang hal itu sudah ada sejak wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, sebagai kajian yang otonom dengan menggunakan ilmu-ilmu modern, terlepas dari ilmu fiqih, baru mulai sekitar tahun 1970-an. sekalipun perbankan syari`ah dan ekonomi Islam merupakan dua istilah yang berbeda, namun kopulasi antara keduanya tidak bisa dipisahkan secara actual. Perbankan syariah sebagai proses, sedangkan ekonomi Islam sebagai kumpulan teori-teori dasar yang akan jadi barometer dalam pengaplikasian perbankan syari`ah.

Menurut ahli ekonomi islam, ada tiga karakteristik yang melekat pada ekonomi Islam yaitu :

a)      inspirasi dan petunjuknya bersumber dari al-qur`an dan sunnah.

b)      perspektif dan pandangan-pandanngan ekonominya mempertimbangkan peradaban islam sebagai sumber.

c)      bertujuan untuk menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai (value), prioritas dan etika ekonomi komunitas muslim pada periode awal.[1]

Semakin maraknya sebagian lembaga ingin mendirikan sebuah bank yang didirikan atas konsep syariah dimana terjadi prinsip-prinsip yang dibangun mengacu kepada agama Allah dan sunnah Rasul-Nya.

PERBANKAN SYARI`AH DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN

1.  Pengertian Perbankan Syari`ah

Perbankan syari`ah terdiri dari dua kata yaitu “perbankan” dan “syari`ah”. Menurut pasal 1 butir (1) UU No. 10 Tahun. 1998, yang dimaksud perbankan adalah : “ segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya.”

Sedangkan syari`ah bisa diartikan hukum-hukum Islam yang bersumber dari Allah SWT.

Dari implikasi definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip syariah dimana ada aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk melakukan investasi dan penitipan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Menurut pasal 1 ayat (13) mengatakan: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan  syari`ah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudhorabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh orang lain (ijarah wa iqtina).[2]

Dengan melihat pengertian dan prinsip syari`ah sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa produk perbankan syari`ah lebih variatif dibandingkan dengan produk pada bank konvensional. Hal mana produk pada bank syari`ah dirasakan dapat memenuhi kebutuhan nasabah deposab maupun nasabah debitur sesuai dengan kebutuhan konkrit mereka, khususnya dalam penyeluran dana kepada masyarakat, maka skim pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

2.   Periodesasi Perkembangan Perbankan Syari`ah.

Perkembangan Ekonomi Islam dan perbankan syari`ah  disaat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemikiran muslim tentang ekonomi dimasa lalu. Adalah suatu keniscayaan bila pemikir muslim berupaya untuk membuat solusi atas segala persoalan hidup dimasanya dalam perspektif yang dimiliki. Keterlibatan pemikir muslim dalam kehidupan masyarakat yang komplek dan belum adanya pemisahan disiplin keilmuwan menjadikan pemikir muslim melihat masalah masyarakat dalam konteks yang lebih integrative. Hal ini semua disebabkan karena wordview keilmuwan yang dimiliki membentuk cara berpikir mereka untuk menyelesaikan masalah, namun lebih penting dari itu masalah masyarakat yang menjadi dasar bagi mereka yang membangun cara berpikir dalam membentuk berbagai model penyelesaian dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, kedokteran dll

Meminjam analisis yang dikemukakan oleh Mulya E. Siregar, pemikir dan praktisi ekonomi Islam, setidaknya pejalanan ekonomi Islam dari masa yang paling awal dapat dibagi ke dalam empat fase :[3]

Fase pertama, merupakan fase abad awal sampai abad ke-5 H atau ke abad-11 M yang dikenal dengan dasar-dasar ekonomi Islam yang dikembangkan oleh fuqoha, sufi dan filosof. Pada fase ini dengan mengacu pada al-qur`an dan hadis mereka mengekplorasi mengenai maslahah (utility) dan mafsadah (disutulity).

Fase kedua, timbul mulai dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 M dikenal dengan fase yang cukup cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya dimana para scholars mampu menyusun bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonominya yang seharusnya sebagaimana yang diinspirasikan oleh al-qur`an dan hadis. sebagai contoh :

–          al-Ghozali (1055 – 1111 M)

–          ibn Taimiyah (1263 – 1328 M)

–          ibn Khaldun (1332 – 1404)

Fase ketiga, dimulai pada tahun 1446-1932 M merupakan dimana fuqoha hanya mengulang-ulangi apa yang telah ditulis para pendahulunya saja sehingga pemikiran yang cemerlang tidak terlahir pada fase ini. Era inilah yang disebut dalam sejarah pemikiran fiqih sebagai era taqlid (stagnasi).

Fase keempat mulai dari tahun 1932 – sekarang. fase ini disebut dengan fase implementasi ekonomi Islam secara sistematik dan modern yang tercermin dari tulisan-tulisan mereka bagaimana mengimplementasikan ekonomi islam menjadi suatu realitas yang diaplikasikan.

Berkembangnya bank-bank dengan berlandaskan syariah Islam diberbagai Negara pada beberapa dekade berpengaruh pula ke Indonesia. pada awal 1980-an diskusi bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai diaplikasikan.

Namun, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam baru dilakukan pada tahun 1990-an. MUI setelah melalui lokakarya akhirnya membentuk satu kelompok kerja yang disebut dengan Tim Perbankan MUI. Tim ini bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Hasil kerja tim  tersebut melahirkan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akta pendirian bank itu ditandatangani pada 1 November 1991. Namun pada tanggal 1 Mei 1992 BMI mulai beroperasi dengan modal sekitar Rp. 126 Milyar.[4]

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan yang sesuai dengan syariat, maka pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam UU. No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang secara implicit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan syari`ah. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU. No.10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU. No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi eksistensi sistem perbankan syari`ah.

Pada tahun 1999 dikeluarkan UU. No.23 Tahun 1999 yang selanjutnya di amandemen dengan UU. No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan perbankan syari`ah.

3.   Visi dan Misi Perbankan Syari`ah.

Visi dan misi perbankan syari`ah di Indonesia dirumuskan dengan mengacu kepada nilai-nilai yang merupakan fondasi serta pilar-pilar pendukungnya, yaitu:[5]

–          Ketuhanan YME

–          Hukum kemasyarakatan (muamalah)

–          Etika

–          Kebersamaan universal

–          Nilai-nilai keadilan (just)

–          Keseimbangan (balance)

–          Kebaikan sosial (social benefits)

Visi pengembangan perbankan syari`ah di Indonesia adalah “terwujudnya sistem perbankan syari`ah yang sehat, kuat dan selaras dengan prinsip syari`ah dalam kerangka keadilan kemaslahatan dan keseimbangan guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual.” Sedangkan misi pengembangan perbankan syari`ah adalah “mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syari`ah yang sehat, efesien dan kompetitif atas dasar prinsip syari`ah dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sector riil melalui kegiatan pembiayaan yang berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.”[6]

4.   Tujuan Perbankan Syari`ah

Adapun tujuan perbankan syari`ah adalah :

  1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk muamalah secara islam khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek riba dan sejenisnya.
  2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui investasi.
  3. Untuk meningkatkan kualitas hidup dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin.
  4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
  5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi atau moneter pemerintahan.
  6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non islam yang menyebabkan umat islam berada di bawah kekuasaan bank, sehingga tidak melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.[7]

5.   Konsep Dasar Perbankan Syariah

5.1. Konsep Operasi

Bank syari`ah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sector riil melalui aktivitas investasi atau jual bel, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi nasabah.

Mekanisme operasi bank syari`ah sebagai berikut:[8]

  • Bank syari`ah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan.
  • Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil/trade financing) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/investment financing) ketika ada hasil (laba).
  • Bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan.

5.2. Konsep Akad

Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara` yang berdampak pada objeknya.[9]

Akad atau trasnsaksi yang digunakan bank syari`ah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (tijarah) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (tabarru`).

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syari`ah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola yaitu:[10]

1)      pola titpan, seperti wadi`ah yad amanah dan wadi`ah yad dhamanah;

2)      pola pinjaman, seperti qardh dan qardh hasan;

3)      pola bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah;

4)      pola jual beli, seperti murabahah, salam, dan istishna;

5)      pola sewa, seperti ijarah dan ijarah wa iqtina dan;

6)      pola lainnya, seperti wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf, dan rahn.

6. Produk Bank Syari`ah

6.1. Pendanaan

Produk pendanaan yang ditawarkan perbankan syari`ah tidak berbeda dengan produk pendanaan bank syari`ah pada umumnya yang meliputi giro, tabungan, investasi umum dan khusus, dan obligasi. Akad-akad yang digunakan juga merupakan akad-akad yang biasa diterapkan untuk produk yang bersangkutan.

Produk / Jasa Akad
Giro (Rp/USD/SD) Wadi`ah yad dhamanah
Tabungan Kurban Wadi`ah yad dhamanah
Tabungan Haji Wadi`ah yad dhamanah/Mudharabah
Tabungan Umum Rp/USD) Mudharabah
Tabungan Investasi Pendidikan Mudharabah
Deposito Umum Mudharabah
Deposito Khusus Mudharabah
Program Dana Pensiun Mudharabah Muqoyyadah
Obligasi Mudharabah wa Murabahah

Tabel 1. Produk pendanaan dan akad yang digunakan di Indonesia. (Ascarya)

Sumber dana bank syari`ah terdiri dari :[11]

1. Modal inti

yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank, yakni pemilik modal

Modal inti terdiri dari :

  • Modal yang disetor oleh para pemilik saham, hal ini dikarenakan seumber utama dari modal perusahaan adalah saham.
  • Cadangan, yaitu laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko rugi di kemudian hari.
  • Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham sendiri (melalui rapat umum pemegang saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

2. Quasi ekuitas (mudharabah account)

berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai pengusaha, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa:

  • Rekening investasi umum.
  • Rekening investasi khusus.
  • Rekening tabungan mudharabah.

3. Titipan (wadi`ah) atau simpanan tanpa imbalan.

6.2. Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syari`ah cukup bervariasi sesuai dengan kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk pembiayaan sebagian besar adalah akad murabahah, mudharabah dan musyarakah. Akad salam digunakan untuk pembiayaan pertanian, sedangkan istishna` digunakan untuk pembiayaan pemesanan barang-barang manufaktur.

Produk/Jasa Akad
Modal Kerja Mudharabah,Musyarakah, Murabahah
Investasi Mudharabah,Musyarakah, Murabahah
Pembiayaan Proyek Mudharabah,Musyarakah, Murabahah
Pengadaan Barang Investasi Murabahah
Pembiayaan Peralatan Murabahah
Pembiayaan Aset Tetap Murabahah
Pembiayaan Stok Barang Murabahah
Pengadaan Barang Konsumsi Murabahah
Pembiayaan Properti Murabahah
Pembiayaan Rumah/Toko/Kantor Murabahah
Pembiayaan Kendaraan Bermotor Murabahah
Pembiayaan Komputer Murabahah
Pembiayaan Pabrik dan Mesin Murabahah/Istishna`
Pemesanan Barang Investasi Istishna`
Renovasi Istishna`
Pembiayaan Talangan Qardh
Pembiayaan Pendidikan Ijarah
Pinjaman Kebajikan Qardh Hasan
Gadai Rahn/Qardh
Takeover/Transfer Services Hawalah
Pertanian Salam

Tabel 2. Pembiayaan. (Ascarya)

6.3. Jasa

6.3.1. Jasa Produk

Jasa produk yang digunakan oleh bank syari`ah  pada dasarnya tidak berbeda dengan produk jasa yang ditawarkan bank konvensional, tetapi dengan menggunakan akas-akad syariah. Jasa produk ini sebagian besar menggunakan akad Ujr, Wakalah dan Kafalah.

Jasa/Produk Akad
Kartu ATM Ujr
Kartu Talangan (Syari`ah Charge card) Kafalah wal Ijarah (pembelian barang)

Al-Qardh wal Ijarah (penarikan tunai)

Kartu Haji/Umroh Kafalah wal Ijarah (pembelian barang)

Al-Qardh wal Ijarah (penarikan tunai)

SMS Banking Ujr
Pembayaran Tagihan Ujr
Pembayaran Gaji Elektronik Ujr
Jual Beli Valuta Asing Sharf
Bank Garansi Kafalah
L/C Dalam Negeri Wakalah
L/C Wakalah

Tabel 3. Jasa Produk (Ascarya)

6.3.2. Jasa Operasional

Akad yang digunakan pada jasa operasional sebagian besar menggunakan akad wakalah.

Produk/Jasa Akad
Setoran Kliring Wakalah
Kliring antar Kota Wakalah
RTGS Wakalah
Inkaso Wakalah
Transfer Wakalah
Transfer Valuta Asing Wakalah
Pajak Online Wakalah
Pajak Impor Wakalah
Referensi Bank Wakalah
Standing Order Surat Keterangan

Tabel 4. Jasa Operasional (Ascarya)

6.3.3. Jasa Investasi

Jasa investasi yang ditawarkan oleh perbankan syari`ah Indonesia baru ada dua, yaitu investasi khusus dan reksadana. Akad yang digunakan oleh jasa investasi  semuanya akad Mudharabah Muqayyadah.

Produk/Jasa Akad
Investasi Khusus Mudharabah Muqayyadah
Reksadana Mudharabah Muqayyadah

Tabel 5. Jasa Investasi (Ascarya)

7.   DPS dan Pengawasan Internal Syari`ah pada Bank Syari`ah

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 06/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam pasal 1 ayat (10) menyatakan dewan pengawas syariah merupakan dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6 Tahun 2004 pasal 27, tentang tugas, wewenang dan jawab DPS adalah :

  1. memastikan dan mengawasi kesesuain kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
  2. menilai aspek syari`ah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
  3. memberikan opini dari asperk syari`ah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
  4. mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
  5. menyampaikan laporan hasil pengawasan syari`ah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris, DSN dan Bank Indonesia.

8. Peran Perbankan Syari`ah dalam Pembangunan

Pengoptimalisasian pembiayaan bagi UKM

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Khotibul Umam, SH. Pada saat krisis ekonomi UKM mampu bertahan, artinya UKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat.[12]

Adapun beberapa motif dan kebutuhan yang ada pada nasabah debitur dalam hal ini adalah UKM dan produk perbankan syari`ah yang sesuai dapar dikategorikan antara lain sebagai berikut:

Pertama, UKM yang membutuhkan adanya barang modal sebagai sarana dalam proses usaha.

Kedua, UKM dalam tahap pendirian yang membutuhkan modal kerja dan UKM yang membutuhkan tambahan modal untuk kepentingan ekspansi usaha. Menyikapi adanya hal ini pihak bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil berupa pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah.

Ketiga, UKM yang sedang mengalami kesulitan keuangan, bahkan mungkin harus segera mendapatkan dana segar untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya (liability) kepada pihak ketiga.

Penstabilan ekonomi

Perbankan syari`ah dengan tujuannya menghapus praktek riba dalam dunia perekonomian telah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

membantu agrobisnis

Perbankan syari`ah dapat membantu para petani dengan adanya sistem mudharabah yang dapat membantu kehidupan dan kesejahteraan mereka dalam mengelola usaha pertanian.


[1] Didin Hafidhuddin, Mutiara Dakwah : Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat dan Ekonomi Syari`ah, (Jakarta : Albi Publishing, 2006), h. 248

[2] lihat UU. No.10/1998 tentang perubahan UU No.7/1992 tentang perbankan pasal 1 ayat (13)

[3] Azhari Akmal Tarigan, dkk, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Bandung : Citapustaka Media, 2006), h.225-227

[4] Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 294

[5] P3EI, Ekonomi Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 416

[6] ibid – h.416

[7] Warkum Soemitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia, (jakarta : Raja Gafindo Persada, 1997), h.16

[8] Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari`ah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 30

[9] dikutip dari buku Rachmat Syafe`i, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h.44

[10] Ascarya- h.41

[11] http://naqsya.wordpress.com

[12] WWW. inlawnesia.com


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: